Ombudsman RI Minta Pemerintah Tidak Terburu-Buru Berlakukan BPJS sebagai Syarat Pelayanan Publik

    Ombudsman RI Minta Pemerintah Tidak Terburu-Buru Berlakukan BPJS sebagai Syarat Pelayanan Publik
    Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng

    JAKARTA - Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng meminta Pemerintah tidak terburu-buru dalam memberlakukan kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai syarat mengakses pelayanan publik. Menurutnya, pemerintah perlu mengoptimalkan pembenahan di internal terlebih dahulu sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

    “Kami meminta pemerintah tidak buru-buru memberlakukan syarat BPJS ini. Regulasi tersebut hanya akan tepat dan efektif berjalan jika sejumlah syarat terpenuhi. Pertama, tiga menteri (Mendagri, Menkes, Mensos) telah membereskan 20 puluh PR (pekerjaan rumah) yang diinstruksikan. Kedua, kementerian dan lembaga telah mengintegrasikan syarat baru (BPJS) tersebut dalam standar pelayanan di instansi mereka, ” tegas Robert dalam acara Update Publik: BPJS Sebagai Syarat Mengakses Pelayanan Publik, Jumat (11/3/2022) secara daring di Jakarta.

    Namun, berdasarkan pantauan Ombudsman RI, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Kementerian ATR/BPN) per 1 Maret 2022 telah memberlakukan persyaratan kepesertaan BPJS Kesehatan dalam pengurusan pendaftaran dan peralihan hak atas tanah oleh masyarakat.

    “Mestinya pastikan dulu bahwa dua syarat di atas terpenuhi. Kami meminta agar terhadap warga yang belum bisa memenuhi syarat BPJS, jangan dikenakan sanksi, termasuk tidak diberikan layanan. Tetap harus dilayani. Justru, proses tersebut harus dijadikan pintu masuk bagi Kementerian ATR untuk berkoordinasi dengan BPJS dan K/L/Pemda agar difasilitasi pendaftaran kepesertaan mereka, ” tegas Robert.

    Robert kembali mengingatkan bahwa pelayanan publik merupakan hak masyarakat bahkan sebagian merupakan hak konstitusional masyarakat. “Jangan lupa bahwa di UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sudah ada standar pelayanan publik. Jika ada tambahan syarat seperti kepesertaan BPJS ini maka tidak bisa hanya melalui Inpres atau peraturan menteri, tetapi wajib diatur dalam UU atau setidaknya  PP (Peraturan Pemerintah), ” jelasnya.

    Robert khawatir apabila persyaratan mengakses pelayanan publik ini tidak dilakukan sesuai prosedur pembentukan kebijakan publik, maka di kemudian hari akan muncul persyaratan baru sebagai diskresi bermasalah di pusat maupun terutama di daerah. “Bisa saja nanti ada menteri atau kepala daerah mana lagi yang menjadikan produk mereka sebagai syarat pelayanan publik. Ini akan semakin membebani masyarakat, ” ujarnya.

    24JAM.CO.ID
    market.biz.id 24JAM.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Dengan demikian, Ombudsman RI meminta pemerintah mencermati efektivitas dari pemberlakukan BPJS Kesehatan sebagai syarat akses pelayanan publik ini. “Niat sudah baik untuk meningkatkan prosentase jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan yang saat ini 86% untuk mencapai target 98% pada tahun 2024. Tapi caranya juga harus benar. Perlu masa transisi yang cukup, ” imbuh Robert.

    Ombudsman mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan sosialiasi, edukasi serta sinergi koordinasi terkait pelayanan BPJS Kesehatan. Di antaranya sosialisasi kepada masyarakat yang masuk kategori penerima bantuan iuran namun belum terdaftar dan kepada seluruh pemberi kerja agar menjalankan kewajibannya dalam mendaftarkan dan membayarkan iuran BPJS Kesehatan pekerjanya. Selain itu, Ombudsman juga meminta BPJS Kesehatan untuk melakukan perbaikan kualitas tata kelola layanan kesehatan dan mempermudah pelayanan faskes rujukan.

    DESTINASI.CO.ID
    market.biz.id DESTINASI.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    “Ombudman telah membaca niat dari Inpres ini dan niatnya baik. Namun niat yang baik untuk mengoptimalkan kepesertaan JKN tersebut mesti dikuti dengan cara yang benar agar tidak membebani masyarakat itu sendiri, ” tutup Robert. (***)

    Jakarta
    Lukman Hakim

    Lukman Hakim

    Artikel Sebelumnya

    Dies Natalis ke-46 UNS, Presiden: Universitas...

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Syafruddin Adi verified

    Achmad Sarjono

    Achmad Sarjono verified

    Postingan Bulan ini: 87

    Postingan Tahun ini: 2682

    Registered: Jul 17, 2020

    Afrizal

    Afrizal verified

    Postingan Bulan ini: 82

    Postingan Tahun ini: 2008

    Registered: May 25, 2021

    Indra Gunawan

    Indra Gunawan verified

    Postingan Bulan ini: 37

    Postingan Tahun ini: 735

    Registered: Nov 15, 2021

    Agus Subekti

    Agus Subekti verified

    Postingan Bulan ini: 33

    Postingan Tahun ini: 670

    Registered: Feb 3, 2022

    Profle

    Wahyudi Arief verified

    Launching Program "Kasih Sidinda", Rumah Pengering Bawang Merah Bantuan Forum Kasih di X Koto Diresmikan
    Pemdes Pancana Gelar Musrenbang dan Pelantikan Forum Anak
    HUT Bhayangkara ke 76, Polres Pangkep Gelar Acara Syukuran
    Disiplinkan Warga Masyarakat, Patroli Malam TNI-Polri Berikan Imbauan Protokol Kesehatan Covid-19.

    Rekomendasi

    Dedy Irsan Dilantik Jadi Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya 2022-2027
    Asops Ambil  Apel anggota Kogartap III/Sby
    Polresta Tangerang Tangkap Empat Tersangka Kasus Korupsi PTSL Dengan Ribuan Korban
    Kapolda Jambi Pimpin Sertijab Sejumlah Pejabat Utama
    Kapolres Bima Kota Bersama Forkompinda, Ikuti Upacara Hari Bhayangkara ke-76 Secara Virtual

    Ikuti Kami