Uang Buruh BPJS Ketenagakerjaan Buat Apa?

JAKARTA, - Center for Budget Analysis CBA meminta Badan Pemeriksa Keuangan BPK melakukan audit terkait pengelolaan uang buruh oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Sampai Agustus 2021 dana investasi buruh yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp 514, 74 triliun dan angka ini akan terus naik sampai akhir tahun di kisaran Rp. 542, 41 triliun.

Baca juga: BP2MI, Berantas Sindikat Sponsor Atau Calo PMI di Tangerang

“Harusnya dana ratusan triliun hasil dari jerih payah buruh bisa kembali dinikmati buruh, bukan malah numpuk di Bank dan menghasilkan bunga, atau digunakan untuk urusan yang tidak ada kaitannya dengan buruh, ” ucap Koordinator CBA, Jajang lewat rilis resmi nya yang diterima media, Jumat (31/12).

Misalnya, Fasilitas Manfaat Layanan Tambahan berupa program Kredit Pemilikan Rumah KPR bagi buruh pengelolaannya amburadul. Padahal kata Jajang, program ini yang paling dibutuhkan oleh buruh tapi untuk pengajuan kredit saja para buruh seperti dikerjain oleh pihak bank dengan persyaratan berbelit-belit.

Baca juga: Dikelilingi Ribuan Pekerja Industri Pertahanan Saat Pidato, Prabowo: Saya Minta Maaf Karena Membelakangi

Padahal dari ratusan triliun dana buruh yang dititipkan kepada BPJS Ketenagakerjaan program KPR ini nilainya hanya secuil dibandingkan total dana yang dikelola. Fasilitas MLT untuk rumah buruh dari 2017 sampai Agustus 2021 baru dikucurkan Rp 655, 49 miliar.

Dalam 5 tahun baru 2.384 rumah yang berhasil dinikmati buruh, bahkan dalam 3 tahun terakhir terus menurun. Jika 2017 ada 658 rumah KPR untuk buruh, kemudian 2018 mencapai 1.385, tahun 2019 anjlok menjadi 398 rumah, bahkan tahun 2020 hanya 82 rumah.

Baca juga: Disdukcapil Bukittinggi Terima Bantuan Modem Terbaru dari Anggota DPR RI Komisi II Rezka Oktoberia

Penurunan program perumahan bagi buruh sangat janggal, bahkan dalam beberapa kasus di lapangan dari 100 buruh yang mengajukan pencairan kredit ke Bank hanya 3 yang berhasil.

Belum lagi fakta pekerja kontrak sudah dipastikan tidak bisa menikmati program KPR karena terbentur persyaratan di Bank, bahkan pekerja tetap juga banyak yang kesulitan mengajukan bantuan.

Baca juga: Buruh Bangunan Masjid Terapung BJ Habibie di Kabarkan Meninggal Dunia

“Ini  benar-benar zalim, padahal uang yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan dan di simpan di Bank adalah hak buruh, tapi buruh seolah-olah harus mengemis ke Bank dan BPJS ketenagakerjaan, ” jelasnya.

Hal ini tidak boleh terus berlanjut, ketidakbecusan BPJS Ketenagakerjaan dalam mengelola fasilitas MLT program KPR jika dibiarkan sangat merugikan buruh, bahkan berpotensi merugikan keuangan negara.

Baca juga: Suir Syam: Alih Status Nakes Honorer dan PLKB Non-PNS ke PPPK Harus Perhatikan Anggaran Daerah

“BPK harus segera melakukan audit investigasi terkait pengelolaan dana investasi BPJS ketenagakerjaan yang mencapai Rp 514, 74 triliun, khususnya program perumahan bagi buruh, ” tegasnya.

Sumber: Jajang Nurjaman (Koordinator CBA)