Updates.
OPINI - Berdasarkan data badan pusat statistik, yang dirilis pada periode maret - september 2022, bahwa presentasi kemiskinan di Indonesia berada pada angka 9, 57 %.
Presentasi angka yang demikian, sejatinya jauh dari faktanya dan tidak mewakili seluruh rakyat Indonesia yang sedang berjuang dalam gejolak kemiskinan yang mencekam. Karenanya angka presentasi kemiskinan bisa juga diasumsikan lebih besar dari angka BPS sebagaimana diatas.
Gejolak kemiskinan yang dihadapi oleh rakyat Indonesia, seolah-olah mereka tidak berada pada suatu negara berdaulat, negara yang memiliki kepemimpinan pemerintahan guna bertanggungjawab penuh terhadap kepentingan kehidupannya secara baik, terukur berdasarkan konstitusi negara.
Indonesia, tentunya memiliki suatu peraturan yang dinamakan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Suatu peraturan yang meniscayakan negara lewat kepemimpinan pemerintahan guna bertanggungjawab penuh terhadap kepentingan kehidupan seluruh rakyatnya. Dalam domain peraturan yang sedemikian jelas dan tegas terhadap nilai tanggungjawab serta pertanggungjawaban, seharusnya pemerintah memastikan keberpihakan maksimal serta optimal terhadap kebutuhan kesejahteraan rakyatnya dengan sebaik-baiknya.
Faktanya; Hutang Indonesia Rp7.879, 07 triliun per 31 Maret 2023. Indonesia sebagai negara terkorup ke-5 di Asia Tenggara. Angka kriminalitas 2022 naik 7, 3 persen dari tahun lalu, jika dirata-ratakan, ada 31, 6 kejahatan setiap jamnya. Tingkat stunting 21, 6 di tahun 2022.
Kita sering membaca dan melihat banyaknya masyarakat Indonesia yang meninggal sia-sia akibat membunuh diri yang diakibatkan masalah kebutuhan hidupnya, dan banyaknya masyarakat Indonesia yang tidak terfasilitasi kebutuhan pendidikannya, serta kebutuhan kesehatannya. Kondisi bangsa atas kehidupan masyarakatnya yang demikian telah memastikan bahwa faktanya rakyat Indonesia semakin miskin.
Kehidupan masyarakat Indonesia sebagaimana diatas, bisa juga diistilahkan dengan sebutan 'Lingkaran Syetan'. Kondisi yang demikian, sejatinya merupakan suatu masalah besar yang dialami dalam kehidupan berbangsa pada suatu negara kesatuan Republik Indonesia. Artinya, sebagai bangsa yang besar, maka kitapun wajib bertanya, apakah sumber dan substansi masalahnya, sehingga berdampak buruk terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.
Tentu jawabannya menurut saya, berada pada sumber daya manusia yang telah dipercayakan menjadi pemimpin di negeri ini, negara Indonesia. Pemimpinnya tidak memiliki kemampuan yang optimal atas nilai kepemimpinan yang baik, sehingga kemudian berdampak pada masalah besar, yakni kemiskinan seluruh rakyat Indonesia.
|
Baca juga:
Bupati Inhu Harap Bumdes Semakin Maju
|
Pemimpin Indonesia saat ini, sebaiknya dan seharusnya melakukan evaluasi total terhadap dirinya dengan sebaik-baiknya. Agar insha Allah setiap pemimpin negeri ini mampu memastikan kebaikan pada dirinya. Karena menurut saya, guna mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, tidak saja mengandalkan kecerdasan intelektual, tapi jauh lebih penting adalah setiap pemimpin Indonesia wajib memastikan nilai-nilai kebaikan terpatri dalam setiap jiwanya.
Semoga Allah senantiasa melindungi bangsa dan negara Indonesia.. Aamiin yra
Jakarta, 17 Juni 2023
Saiful Chaniago/ Waketum DPP KNPI
Ryawan Saiyed 
Ratna Palupi 
Afrizal 
Zulfahmi 
ZONE.CO.ID