Rapat Banggar Terkait Penyempurnaan Hasil Evaluasi Raperda dan Raperbup Tentang APBD Pangandaran Tahun Anggaran 2021

Rapat Banggar Terkait Penyempurnaan Hasil Evaluasi Raperda dan Raperbup Tentang APBD Pangandaran Tahun Anggaran 2021

PANGANDARAN JAWA BARAT - Rapat badan anggaran DPRD kabupaten Pangandaran terkait penyempurnaan hasil evaluasi RAPERDA tentang APBD tahun anggaran 2021 dan RAPERBUP tentang APBD tahun anggaran 2021.

Rapat badan anggaran digelar pada hari Rabu 04 November 2020 bertempat di ruang rapat paripurna DPRD pangandaran dengan dihadiri oleh: 1. Asep Nurdin H MM ketua DPRD, Joane Irwan suwarsa S.IP. M.SI, Hamdan A.Md, Deni Kusbani, Hesti Mulyati S.Pd, IDI suoriadi S.Pd, Dyah Restu badraeni S.Sn, Ade Ruminah SH, Adang Sudirman S.IP.

2. Dari TAPD - Drs H Kusdiana MM, Drs Suheryana MM, Drs Apip Winayadi, Agus Satriadi S.Pt MP, Drs Hendar Suhendar S MM, Maman Permana, Syarif Hidayat, IDI Kusnadi, Ipuy Purwati, Gungun Gunawan.

Asep Nurdin, selaku ketua rapat Banggar dalam krisisnya mempersilahkan kepada sekda untuk menyampaikan tanggapan hasil evaluasi dari gubernur Jawa barat.

Kusdiana, selaku sekda Pangandaran menjelaskan bahwa, pemerintah daerah kabupaten Pangandaran dalam menyusun Rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2021itu harus konsisten pada tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari RKPD, KUA, PPAS dan rancangan daerah tentang APBD, sesuai ketentuan pasal 320, ketentuan UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Dikatakan Kusdiana, bahwa, pemerintah kabupaten pangandaran telah mengalokasikan anggaran belanja daerah untuk  mendukung 7 prioritas pembangunan nasional, dan 10 prioritas pembangunan provinsi tahun 2021.

Anggaran Pendapatan daerah pada rancangan peraturan daerah  tentang APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp 1.452.033.776.743.00.

Terhadap target pembiayaan daerah,  yaitu sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp 20.000.000.000.00. harus didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan pertimbangan realisasi anggaran tahun 2020, ini untuk menghindari kemungkinan tidak adanya Silva pada pengeluaran tahun anggaran 2021.

Untuk alokasi penyertaan modal sebesar Rp 6.500.000.000. rincian seluruhnya untuk penyertaan modal BUMD, yang mana yang dapat dilaksanakan sesuai jumlah modal penyertaanya pada pasal 78 peraturan daerah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan Mentri dalam negeri nomor 52 tahun 2012 tentang pengelolaan investasi pemerintah daerah.