Rafli: Kebijakan Larang Ekspor Minyak Goreng dan CPO Perlu Dievaluasi

    Rafli: Kebijakan Larang Ekspor Minyak Goreng dan CPO Perlu Dievaluasi
    Anggota Komisi VI DPR RI Rafli

    JAKARTA - Menanggapi keputusan Presiden Joko Widodo yang melarang ekspor minyak goreng dan bahan bakunya (CPO) per Kamis, 28 April 2022 mendatang, Anggota Komisi VI DPR RI Rafli menilai kebijakan tersebut diputuskan berdasarkan pertimbangan emosional jangka pendek. Berkaca dari pengalaman sebelumnya, pemerintah pernah memutuskan melarang ekspor batu bara. Akan tetapi, tujuan kebijakan tersebut tidak sesuai dengan harapan sehingga menimbulkan kerugian bagi negara.

    Ia menjelaskan jika kegiatan ekspor minyak goreng dilarang, maka industri dalam negeri tidak akan mampu menyerap seluruh hasil produksi minyak goreng. “Jangan sampai larangan kebutuhan ekspor minyak goreng mengakibatkan kerugian. Pemerintah perlu mengakomodir siklus perdagangan CPO, bukan serta merta stop ekspor, itu bukan solusi menyeluruh” tutur Rafli dalam keterangan persnya, Senin (25/4/2022).

    DELIKHUKUM.ID
    market.biz.id DELIKHUKUM.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Berdasarkan informasi yang ia terima, data produksi minyak goreng tahun 2021 mencapai 20, 22 juta ton. Di antaranya, sebanyak 5.07 ton (25, 05 persen) digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan 15, 55 juta ton (74, 93 persen) diekspor. Sehingga dari presentasi tersebut, surplus produksi menjadi sangat besar.

    Kebijakan ekspor, urai politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, hanya perlu diseimbangkan dengan mekanisme subsidi minyak goreng dalam negeri dengan pola Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) yang sudah diatur. Kebijakan ini pernah dipraktikan oleh Malaysia, negara penghasil CPO terbesar kedua di dunia dengan harga minyak goreng Rp8.500/kg.

    Namun, jika dibandingkan dengan Indonesia, negara penghasil minyak goreng pertama di dunia, harga yang dipatok relatif lebih mahal. Oleh karena itu, Rafli menyarankan agar setiap stakeholder yang berkaitan dan terdampak dengan kebijakan soal minyak goreng itu duduk bersama untuk evaluasi.

    “Bila perlu studi banding. Ingat, komoditi ekspor berkontribusi besar bagi devisa. Untuk menjaga stabilitas harga, setiap daerah penghasil kelapa sawit harus ada pabrik pengolahan minyak goreng. Di sisi lain, ada tiga perusahaan besar BUMN TBK penghasil minyak goreng, semestinya pemerintah mampu bikin harga lebih murah, " tandas legislator dapil Aceh I tersebut. (ts/sf)

    Doppio espresso shot ganda
    market.biz.id Doppio espresso shot ganda
    16% Rp 7.300
    Beli sekarang!

    Rafli DPR RI KOMISI VI PKS
    Ernest Hendri

    Ernest Hendri

    Artikel Sebelumnya

    Tony Rosyid: Ajak Nonton Formula E, Sinyal...

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Syafruddin Adi verified

    Achmad Sarjono

    Achmad Sarjono verified

    Postingan Bulan ini: 87

    Postingan Tahun ini: 2682

    Registered: Jul 17, 2020

    Afrizal

    Afrizal verified

    Postingan Bulan ini: 82

    Postingan Tahun ini: 2008

    Registered: May 25, 2021

    Indra Gunawan

    Indra Gunawan verified

    Postingan Bulan ini: 37

    Postingan Tahun ini: 735

    Registered: Nov 15, 2021

    Agus Subekti

    Agus Subekti verified

    Postingan Bulan ini: 33

    Postingan Tahun ini: 670

    Registered: Feb 3, 2022

    Profle

    Wahyudi Arief verified

    Launching Program "Kasih Sidinda", Rumah Pengering Bawang Merah Bantuan Forum Kasih di X Koto Diresmikan
    Pemdes Pancana Gelar Musrenbang dan Pelantikan Forum Anak
    HUT Bhayangkara ke 76, Polres Pangkep Gelar Acara Syukuran
    Disiplinkan Warga Masyarakat, Patroli Malam TNI-Polri Berikan Imbauan Protokol Kesehatan Covid-19.

    Rekomendasi

    Dedy Irsan Dilantik Jadi Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya 2022-2027
    Asops Ambil  Apel anggota Kogartap III/Sby
    Polresta Tangerang Tangkap Empat Tersangka Kasus Korupsi PTSL Dengan Ribuan Korban
    Kapolda Jambi Pimpin Sertijab Sejumlah Pejabat Utama
    Kapolres Bima Kota Bersama Forkompinda, Ikuti Upacara Hari Bhayangkara ke-76 Secara Virtual

    Ikuti Kami