Peruri Mewadahi Govtech Indonesia Merupakan Mandat yang Tepat Dan Bersejarah

JAKARTA — Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) didukung penuh oleh Kementerian BUMN dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama Kemenpan-RB untuk mewadahi Government Technology Agency atau 'GovTech' Indonesia. Adapun kehadiran GovTech dimaksudkan untuk mewujudkan digitalisasi layanan pemerintah yang terpadu dan terintegrasi.

Pada kesempatan terpisah, Phirman Rezha Abdul Razak, salah satu Komisaris Peruri Security Printing memberikan alasan apresiatif terhadap Perpres No. 82 Tahun 2023.

Baca juga: Sukseskan Program Industrialisasi, NTB Akan Kerjasama Dengan UNINDO

"Dengan adanya Perpres ini, menjadi komitmen Presiden Joko Widodo bersama kementerian terkait untuk percepatan transformasi digital dalam hal pelayanan publik, " tutur pria yang akrab disapa Phirman (6/1/24).

Ia juga mengatakan bahwa keputusan untuk Perum Peruri mewadahi Govtech Indonesia merupakan mandat yang tepat dan bersejarah. 

Baca juga: Wifi Belum Dibayar Kinerja ASN Terganggu, Kadis Kominfo Labuhanbatu: "Baguslah, Saya Tidak Tahu Tanya Saja Bendahara"

"Pertama, bicara satu data Indonesia yang berkaitan dengan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan data berkualitas dan mudah diakses merupakan bagian dari national interest dan berpihak pada kedaulatan bangsa, " kata Phirman.

Kedua, Phirman mengatakan, bahwa Perum Peruri adalah 100% milik negara, maka menjadi sangat penting ditingkatkan transformasi tersebut karena berkaitan dengan keamanan data nasional.

Baca juga: BMKG Temukan Patahan Baru Gempa di Pasaman Barat

"Yang ketiga, Peruri adalah Badan Usaha Milik Negara yang sejak lama telah melakukan transformasi digital, terutama pada sektor digital security, " pungkas Phirman.

Diketahui dalam Perpres No. 82 Tahun 2023 tengang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional tersebut menetapkan sembilan layanan prioritas, yaitu layanan pendidikan terintegrasi, layanan kesehatan terintegrasi, layanan bantuan sosial terintegrasi, serta layanan administrasi kependudukan yang terintegrasi dengan layanan identitas kependudukan digital.

Baca juga: Informasi Gangguan Sistem Kelistrikan Baubau

Kemudian, layanan transaksi keuangan negara, layanan administrasi pemerintahan di bidang aparatur negara, layanan portal pelayanan publik, layanan Satu Data Indonesia, dan layanan kepolisian.

Phirman mengapresiasi kepada pihak-pihak terkait yang telah banyak berkontribusi terhadap pengembangan transformasi digital pemerintahan melalui Perpres No. 82 Tahun 2023 tersebut.

Baca juga: BPBD Banyuwangi Miliki Alat Canggih Pendeteksi Tsunami dan Gempa

"Direktur Utama, Bu Dwina Septiani Wijaya telah melakukan banyak gebrakan dan terobosan positif hingga membawa Perum Peruri pada titik yang hebat dan dipercaya untuk Memimpin Govtech Indonesia, " ujar Phirman.

"Hal demikian tentu didorong oleh Pak Erick Thohir yang sejak awal memimpin Kementerian BUMN telah berkomitmen melakukan perbaikan dalam berbagai sektor, mulai dari SDM hingga fasilitas dan infrastruktur, sehingga SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) ini dianggap sudah harus dilakukan sekarang, " tambah Phirman.

PERURI mewadahi Govtech Indonesia diharapkan membawa efisiensi dan inovasi dalam digitalisasi layanan pemerintah, sekaligus menegaskan peran Indonesia dalam era digital global.***