Pernyataan DPD JOMAN Kalteng Mengutuk Keras Pernyataan Edy Mulyadi

PALANGKA RAYA - Pernyataan Edy Mulyadi, yang sekarang ini menjadi Kontroversial di Kalangan Masyarakat Indonesia khususnya Masyarakat Pulau Kalimantan.

Yang menyatakan Kalimantan tempat 'Jin Buang Anak' dan 'Monyet', di media sosial (Medsos), mendapat hujatan dari masyarakat.

Baca juga: Dinilai Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Timepa Tidak Berjalan Baik, Warga Merusaki Mobil Dinas

Pernyataannya tersebut, sangat melukai masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan Tengah.

Dewan Pimpinan Daerah Jaringan Organisasi Masyarakat Nusantara (DPD JOMAN ) Kalteng, mengutuk dan mengharapkan pihak Kepolisian Republik Indonesia, mengusut tuntas atas pernyataan Edy Mulyadi.

Baca juga: Kesiapan Lanud Husein Sastranegara Menerima Kepindahan Skadron dari Lanud Halim Perdanakusuma

Hendra Jaya Pratama, Ketua DPD JOMAN Kalteng, bersama penggurus membuat pernyataan sikap terbuka.

"Kami dari segenap seluruh pengurus DPD JOMAN Kalteng, menyayangkan dan mengutuk pernyataan sikap Edy Mulyadi, yang tidak mengambarkan sikap sebagai seorang Wartawan Senior, serta pernyataan nya itu, Rasis, " kata Hendra Pratama, Senin (24//1/22).

Baca juga: Satgas Kontingen Garuda Terima Dana Reimbursement dari PBB

Lanjutnya, mendukung pemerintahan Jokowi dan mengharapkan kepada pihak Mabes Polri bisa menyingkapi serta mengususut pernyataan Edy Mulyadi yang juga sebagai Kader Partai PKS.

"Mendukung Pemerintahan Jokowi, sebagai Panajam, Kalimantan Timur sebagai Ibukota Negara Indonesia (INK) dan Mabes Polri menindak tegas saudara Edy Mulyadi, atas pernyataannya, yang membuat luka masyarakat Kalimantan, " tegas Aktivis muda ini.

Baca juga: Sekmat Cisolok Wakili Camat Lakukan Pendampingan Vaksinasi Anak di Wilayah Desa Cikahuripan

Sekjen JOMAN Kalteng, Sosilo menambahkan, bahwa pagi tadi, Senin 24 Januari 2022, telah diadakan Aksi Damai sejumlah masa dan ormas, di Tugu Soekarno, Palangka Raya, Kalteng.

Dalam kegiatan tersebut, menyampaikan aspirasi tuntutan agar saudara Edy Mulyadi dituntut secara hukum dan aturan adat Dayak, karena sangat tidak beretika.

Baca juga: Tugas Kerja Puslabfor Polri

Tuntutan disampaikan ke DPRD Provinsi dan Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah.

"Saya juga mewakili DPD JOMAN Kalteng dan Organisasi Masyarakat Lawung Bahandang, mengutuk keras atas pernyataan saudara Edy Mulyadi, dan berharap pihak terkait bisa mengambil sikap tegas agar jangan lagi terjadi hal demikian, karena bisa membawa dampak tidak baik, " harap Sosilo ini.