Perjalanan Sejarah Intelijen dan Telik Sandi di Indonesia: Dari Mata-mata Kerajaan Hingga Badan Intelijen Negara 

Oleh : Dr. Kt. Sukawati Lanang P. Perbawa, SH., M.Hum. 

DENPASAR -  Dalam dunia pengintaian atau penyusupan, dahulu kita mengenal istilah "Telik Sandi". Istilah ini berasal dari bahasa Indonesia dan dikenal pada zaman kerajaan-kerajaan, di mana Telik Sandi adalah sebutan untuk mata-mata kerajaan yang bertugas mengawasi kerajaan-kerajaan lain. Ini mirip dengan konsep intelijen yang kita kenal saat ini, di mana kecerdasan dan ketelitian dalam pengolahan informasi sangat penting.

Baca juga: Peringatan Hari Guru Nasional SDN 1 Gunung Terang Laksanakan Potong Tumpeng

Etimologis kata "Telik Sandi" sendiri merupakan gabungan kata "telik, " yang berarti cermat dan teliti, dengan "sandi, " yang berarti rahasia. Oleh karena itu, Telik Sandi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang cerdas yang memiliki sifat rahasia, dan mereka ditugaskan dengan tugas yang memerlukan kecermatan dan ketelitian, seperti memata-matai kerajaan lain atas perintah kerajaan atau penguasa.

Meskipun istilahnya berbeda, esensi dari Intelijen dan Telik Sandi memiliki kesamaan, yaitu dalam pengumpulan, analisis, dan penggunaan informasi dengan tujuan yang berkaitan dengan keamanan dan pemahaman situasi. Perbedaan terutama terletak pada asal-usul istilah dan konteks sejarah di mana mereka muncul. Intelijen cenderung lebih modern dan luas dalam cakupannya, sementara Telik Sandi adalah istilah historis dalam konteks kerajaan.

Baca juga: Kakanwil Kumham NTB Memantau Proses Tes SKB Kesamaptaan CPNS

Badan Intelijen Negara (BIN) Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan selama berbagai era sejarahnya. Mari kita bahas perjalanan dan evolusi BIN sejak awal hingga saat ini.

Era Intelijen Perjuangan (Sebelum Kemerdekaan):

Baca juga: Tuntut Pemerataan, Mahasiswa Kembali Gelar Demo di Kantor Bupati Luwu Timur

Era pertama adalah masa intelijen perjuangan sebelum kemerdekaan Indonesia. Pada periode ini, tujuan utama intelijen adalah untuk memberikan informasi kepada pemerintahan pada masa itu, termasuk Presiden Soekarno, mengenai gerak-gerik penjajah yang berusaha kembali menduduki Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan pada 1945. Badan Istimewa, yang dipimpin oleh Kolonel Zulkifli Lubis, didirikan pada September 1945 untuk memenuhi tujuan tersebut. Namun, situasi geopolitik yang belum stabil dan cakupan geografis yang luas membuat tugas intelijen sulit dilaksanakan secara efektif.

Perkembangan Pasca-Proklamasi:

Baca juga: Disdik Musirawas Targetkan Anak 5-6 Tahun Masuk PAUD

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, informasi intelijen tetap sangat penting dalam merumuskan strategi diplomatik dan militer. Namun, kendala dalam organisasi dan koordinasi mengarah pada perubahan nama dan struktur. Pada 7 Mei 1946, Badan Intelijen diubah menjadi Badan Rahasia Negara Indonesia (Brani).

Kehadiran Badan Pertahanan B:

Baca juga: Kapolsek Tuntungan Anjangsana ke SMK Telkom

Pada masa ini, Departemen Pertahanan Indonesia membentuk Badan Pertahanan B, yang menjadi lembaga intelijen terpisah dari Brani. Persaingan antara kedua lembaga ini mengarah pada pembubaran Brani dan pembentukan Bagian V oleh Departemen Pertahanan sebagai penggantinya.

Era Biro Informasi Staf Angkatan Perang (BISAP):

Pada 1950-an, dengan T. B. Simatupang memimpin tentara Indonesia, dibentuk Biro Informasi Staf Angkatan Perang (BISAP) sebagai lembaga intelijen baru. Namun, pada tahun 1959, pemerintahan Soekarno mencoba memisahkan badan intelijen dari militer dengan membentuk Badan Koordinasi Intelijen (BKI). BKI kemudian diubah menjadi Badan Intelijen Pusat (BIP) pada 10 November 1959 dengan Dr. Subandrio sebagai kepala.

Era Intelijen Pembangunan:

BIP menjadi simbol penutup era intelijen perjuangan dan membuka era baru, dikenal sebagai era intelijen pembangunan. Saat Soeharto berkuasa pada tahun 1967, ia membentuk Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib), yang memiliki cakupan tugas yang sangat luas untuk mengawasi usaha melawan pemerintahan.

Baca juga: Halau Biaya Ujian Dana PIP Jadi Alasan Kenapa Tidak Dibagikan

Munculnya Komando Intelijen Negara (KIN):

Setelah Kopkamtib, Soeharto membentuk Komando Intelijen Negara (KIN) sebagai badan intelijen pengganti BIP. KIN bertanggung jawab secara langsung kepada Soeharto dan memiliki peran penting dalam membersihkan sisa-sisa kekuatan yang dianggap mengancam pemerintahan Soeharto.

Peran KIN dan Hubungan dengan AS:

KIN memiliki wewenang besar dalam mengawasi dan memantau potensi ancaman, dan juga menjalin hubungan dengan dinas intelijen Amerika Serikat, seperti CIA, melalui hubungan dekat Soeharto dengan AS.

Era Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin):

Baca juga: Ketua TP PKK Pangkep Nurlita bersama Siswa Sambut Hari Guru di SMP 2 Balocci

Pada tahun 1967, Soeharto mengganti KIN dengan Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin). Bakin fokus pada operasi luar negeri dan kontra spionase, sementara pengawasan politik dalam negeri lebih banyak dilakukan oleh Kopkamtib melalui Satuan Khusus Intelijen (Satsus Intel). Selain itu, Badan Intelijen Strategis (BAIS) ABRI juga memiliki wewenang luas dalam pengawasan situasi politik dalam negeri.

Perubahan setelah Reformasi 1998:

Reformasi 1998 mengubah dinamika komunitas intelijen, khususnya intelijen dari militer. Badan Intelijen Negara (BIN) resmi disahkan melalui Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001. BIN masih ada hingga saat ini.

........

Penulis : Dekan Fakultas Hukum Univeristas Mahasaraswati

Baca juga: Sekda Abustan Apresiasi Pelaksanaan Seminar "Merdeka Belajar"

Editor : Ray