Panglima TNI Dampingi Presiden RI, Luncurkan Program Pemulihan Hak Korban Pelanggaran HAM Berat

JAKARTA - "Saya telah membaca dengan seksama laporan dari Tim PPHAM yang berat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022. Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran HAM yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. 

Demikian dikatakan oleh Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo yang didampingi oleh Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M. dalam rangka acara Kick Off Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat bertempat di Rumoh Geudong, Desa Bili, Kemukiman Aron, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie. Selasa (27/06/23).

Baca juga: Danrem 073/Makutarama Pimpin Serahterima Jabatan Komandan Kodim 0715/Kendal

Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non Yudisial merupakan upaya pemerintah memberi prioritas pada pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat yang  berorientasi pada pemulihan korban (Victim Centered). Sehingga memungkinkan terwujudnya hak-hak korban seperti hak untuk mengetahui kebenaran, hak atas keadilan, hak atas pemulihan, dan hak atas kepuasan.

Presiden Jokowi, mengakui adanya 12 peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu. Hal itu disampaikannya setelah menerima laporan dari Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (PPHAM) di Istana Negara pada 11 Januari 2023 lalu. Atas peristiwa itu, Presiden Jokowi mengaku menyesalkannya. 

Baca juga: Binda Sulsel-Dinkes Barru Kembali Laksanakan Vaksinasi di SMA Negeri 3 Barru

Berikut 12 peristiwa pelanggaran HAM berat yang diakui Kepala Negara: 

1. Peristiwa 1965-1966 

Baca juga: Jelang Purna Tugas Satgas Pamtas Yonif 131/Brs Gelar Pisah Sambut

2. Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985 

3. Peristiwa Talangsari, Lampung 1989 

Baca juga: Pelatihan Belneg, Peserta Asal Barru Di Latih Gunakan Senjata Serbu FNC dan Pistol FN P1 Buatan Pindad

4. Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis, Aceh 1989 

5. Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998 

Baca juga: Pangdam Hasanuddin Hadiri Rakernas Indonesia Off Road di Malino

6. Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 

7. Peristiwa Trisakti dan Semanggi I - II 1998-1999 

8. Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999 

9. Peristiwa Simpang KKA, Aceh 1999 

10. Peristiwa Wasior, Papua 2001-2002 

Baca juga: Tingkatkan Profesional Prajurit, Infolahta Korem 073/MKT Berikan Pelatihan Komputer Aplikasi Microsoft Power Point TW IV 2021

11. Peristiwa Wamena, Papua 2003 

12. Peristiwa Jambo Keupok, Aceh 2003.

Terkait hal ini, Presiden RI Ir. H. Joko Widodo menyampaikan bahwa pemerintah akan terus berusaha untuk memulihkan hak-hak korban pelanggaran HAM berat secara adil dan bijaksana tanpa meniadakan penyelesaiaan secara yudisial.

Turut hadir dalam acara tersebut Para Menteri Koordiantro RI, Panglima TNI, Kapolri, Duta Besar dari beberapa Negara, Para Forkopimda Prov. Aceh, Masyarakat Korban Konflik dan Para tamu Undangan.(*)