Oknum Jaksa Manggarai dan Oknum BPK Perwakilan NTT Dituding Rekayasa BB Tipikor

Oknum Jaksa Manggarai dan Oknum BPK Perwakilan NTT Dituding Rekayasa BB Tipikor
Ilustrasi

KUPANG, NTT - Oknum Jaksa Manggarai yang tidak melakukan panggilan dan pemeriksaan yang sah sejak penyidikan menurut KUHAP terhadap terdakwa saat agenda sidang dakwaan dan putusan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi No.33 / Pidsus - TPK / 2020 / PN / KPG. 

Selanjutnya, dalam dugaan Oknum BPK Perwakilan NTT yang melakukan rekayasa Barang Bukti (BB) palsu, dari USA dihitung dengan ONIONEX dari China dengan Surat Tugas BPK Perwakilan NTT Nomor 189 / ST / XIX.KUP / 04/2016 tanggal 22 April 2016 ditugaskan dari tanggal 24 April 2016 sampai dengan 1 Mei 2016 dengan menerbitkan LHP BPK Nomor: 144 / S / XIX. KUP / 06/2016 tanggal 24 Juni 2016 dibuat resmi tak ujian (ONBEVOEGHDEID RATIONE TEMPORIS, ONBEVOEGHDEID RATIONE MATERIAE). Demikian tudingan disampaikan Ahmad Hidayat, SH, MH kuasa hukum Dr. dr.fransiskus Nanga Roka, SH, MH yang disangkakan melakukan Tindak Pidana Korupsi.

Terkuaknya dugaan rekayasa itu mencuat ketika berkas perkara itu digelar pada agenda sidang dakwaan dan catatan dalam perkara No.33 / Pidsus - TPK / 2020 / PN / KPG di Pengadilan Negeri (PN) Kupang.

Menurut Ahmad, dalam perkara ini ada dugaan rekayasa oknum JPU dan Oknum Jaksa Penyidik ​​Perkara Tipikor No 33 / PIDSUS-TPK / 2020 / PN.Kpg yang menjalankan tugasnya tidak sesuai KUHAP dan kode perilaku Jaksa yang telah melanggar, "ungkapnya kepada wartawan, Jum'at (13/11/2020) malam.

Dalam perkembangan kasus Tipikor tersebut, kata Ahmad menguatkan adanya dugaan yang direkayasa dilakukan oknum jaksa Kejari Manggarai dan oknum BPK Perwakilan NTT di dalam kasus yang menjadi kliennya yang disangkakan kasus Tipikor.

Oleh karena itu, Dr. dr.fransiskus Nanga Roka, SH, MH selaku Direktur PT. JEHOVAH RAFA, Perseroan Terbatas sesuai AD / ART dalam Akta Pendirian Nomor 51 tanggal 23 Agustus 2011 yang telah disahkan oleh SK Kemenkumham RI No AHU- 52503.AH.01.01 tahun 2011 tgl 28 Oktober 2011 dan Akta Berita Acara Nomor 20 tanggal 10 Oktober 2016 oleh Notaris Rina Rustianing Warni, SH di Surabaya yang telah disahkan oleh SK Kemenkumham RI No AHU-0119554.AH.01.11 tahun 2016 tgl 11 Oktober 2016 yang berkedudukan hukum di Surabaya yang beralamat di Jalan Barata Jaya XX / 15-U Surabaya memberikan surat kuasa khusus No 20 / JRS / X / 2020 kepada Ahmad Hidayat, SH, MH bertindak sebagai Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat di Firma Hukum Yeshua Hamashia Ngada Jl Raya Langa - Ngeduwatu, Desa Borado, Kel Bomari Langa, Kota Bajawa,

Bahwa kami melaporkan Tindakan Oknum JPU dan Oknum Jaksa Penyidik ​​Perkara Tipikor No 33 / PIDSUS-TPK / 2020 / PN.Kpg yang menjalankan tugasnya tidak sesuai KUHAP dan kode perilaku Jaksa yang telah melanggar pasal 3 ayat 1, pasal 3 ayat 2, pasal 5 huruf a, pasal 5 huruf e, pasal 5 huruf g, pasal 5 huruf h, pasal 6 huruf a, pasal 6 huruf b, pasal 7 ayat1 huruf a, pasal 7 ayat1 huruf c, pasal 7 ayat1 huruf d, pasal 7 ayat1 Huruf e, pasal 7 ayat1 huruf f, pasal 7 ayat1 huruf g, pasal 7 ayat1 huruf h, pasal 8 ayat 1 huruf a, pasal 8 ayat 1 huruf b, pasal 8 ayat 2 serta mohon dibentuk Majelis Kode perilaku serta dilakukan pemecatan tidak hormat dan pelaporan Secara pidana terhadap penggunaan alat bukti palsu dan keterangan palsu yang dilakukan oknum JPU dan oknum Jaksa Penyidik ​​dalam perkara Tipikor No 33 / PIDSUS-TPK / 2020 / PN.Kpg.

Bahwa klien kami dr Fransiscus Nanga Roka sedang menggugat terkait dengan berbagai bukti surat dalam penanganan perkara No.62 / PIDSUS-TPK / 2016 / PN.Kpg jo perkara No 87 / PIDSUS-TPK / 2016 / PN.Kpg jo perkara No.88 / PIDSUS-TPK / 2016 / PN.Kpg jo perkara No 51 / PIDSUS-TPK / 2017 / PN.Kpg dan sekarang alat bukti surat dan keterangan ahli tersebut yang digugat dalam 27 gugatan dengan 2 gugatanan di PTUN Kupang dan di PN Kupang ada 25 gugatan yang belum berkekuatan hukum tetap tersebut digunakan dalam perkara No.33 / PIDSUS-TPK / 2020 / PN.Kpg.

Bahwa sehubungan dengan adanya 25 (Dua Puluh Lima) perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang sedang berjalan dan belum berkekuatan hukum tetap di PN Kupang terkait dengan berbagai alat bukti surat dalam penanganan perkara No.33 / PIDSUS-TPK / 2020 / PN.Kpg dengan Penggugat yaitu Dr Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT JEHOVAH RAFA dengan para tergugat Kepala BPK Perwakilan NTT beserta staf auditnya dengan objek gugatan LHP Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX. KUP / 06/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 dalam perkara No 68 / Pdt.G / 2018 / PN.Kpg jo perkara No 75 / Pdt. G / 2018 / PN.

Bahwa Surat Tugas Kepala BPK RI Perwakilan Propinsi NTT Nomor 189 / ST / XIX.KUP / 04/2016 tanggal 22 April 2016 hanya menugaskan dari tanggal 24 April 2016 sampai dengan 1 Mei 2016 (BUKTI-4) tetapi LHP Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX. KUP / 06/2016 tanggal 24 Juni 2016 (BUKTI-5) tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 Hal ini membuat LHP Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX. KUP / 06/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 tidak sah karena dikeluarkan oleh pejabat yang bertugas.

Bahwa ada gugatan terhadap Saryono Yohanes selaku Ahli Tata Negara dalam perkara No 215 / Pdt. 2018 / PN.Kpg jo. 236 / Pdt.G / 2018 / PN.Kpg jo No 237 / Pdt.G / 2018 / PN.Kpg jo Perkara No 276 / Pdt.G / 2018 / PN.Kpg jo. Perkara No 47 / Pdt.G / 2020 / PN.Kpg jo Perkara No 48 / Pdt.G / 2020 / PN.Kpg jo Perkara No 49 / Pdt.G / 2020 / PN.Kpg yang sedang digugat dan belum berkekuatan hukum tetap sampai sekarang.

Bahwa ada gugatan terhadap I Wayan Krisna Wardana selaku Ahli LKPP dalam perkara No 281 / Pdt / 2019 / PN.Kpg jo. 286 / Pdt.G / 2019 / PN.Kpg jo No 291 / Pdt.G / 2018 / PN.Kpg yang sedang digugat dan belum berkekuatan hukum tetap sampai sekarang.
Sehingga dengan adanya berbagai gugatan terhadap oknum kajati, oknum jaksa Pengadilan Tinggi, Oknum Kajari Manggarai, Oknum Kasipidus Kajari Manggarai yang saat ini sedang digugat di PN Kupang dan belum berkekuatan hukum tetap.

Bahwa gugatan terhadap LHP Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX. KUP / 06/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 yang sedang digugat dalam perkara No 68 / Pdt.G / 2018 / PN.Kpg dan juga sedang digugat dalam perkara No 75 / Pdt.G / 2018 / PN.Kpg sesuai Putusan MK No 25 / PUU-XIV / 2016 yang mengubah tindak pidana korupsi formil menjadi delik materiil.

Bahwa gugatan terhadap LHP Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX. KUP / 06/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 yang sedang digugat dalam perkara No 68 / Pdt.G / 2018 / PN.Kpg pada 28 Februari 2018 dan sampai saat ini belum berkekuatan hukum tetap.

Bahwa gugatan terhadap LHP Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX. KUP / 06/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 yang sedang digugat perkara No 75 / Pdt.G / 2018 / PN.Kpg pada 27 Maret 2018 dan sampai saat ini belum berkekuatan hukum tetap.

Bahwa sesuai Putusan MK No 25 / PUU-XIV / 2016 yang mengubah tindak pidana korupsi pada pasal 2 dan pasal 3 dari delik formil menjadi delik materiil. Artinya harus ada kerugian yang nyata.

Bahwa LHP Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX. KUP / 06/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 menjadi alat bukti yang sah sejak digugat di PTUN Kupang dari tanggal 12 Oktober 2016 sampai saat ini sehingga tidak dibisa digunakan sebagai alat bukti yang sah di Pengadilan Tipikor sebab sedang digugat dan belum berkekuatan hukum tetap sampai sekarang.

Bahwa klien kami tidak pernah mendapat panggilan yang sah sebagai tersangka dan tidak pernah dilakukan pemeriksaan tersangka. Bagaimana status saksi menjadi tersangka tanpa panggilan telepon yang sah dan tidak pernah dilakukan pemeriksaan tersangka bahkan menjadi terdakwa sedangkan LHP Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX. KUP / 06/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 di PTUN Kupang sejak Oktober 2016 dalam perkara No 30 / Pdt.G / 2016 / PTUN.Kpg dan digugat lagi dalam perkara No 35 / Pdt.G / 2016 / PTUN.Kpg dan berkekuatan hukum tetap pada 12 April 2018 serta digugat dalam perkara No 68 / Pdt.G / 2018 / PN.Kpg pada 28 Februari 2018 jo perkara No 75 / Pdt .G / 2018 / PN.kpg pada 12 Maret 2018.

Bahwa LHP Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX. KUP / 06/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 di PTUN Kupang sejak Oktober 2016 dalam perkara No 30 / Pdt.G / 2016 / PTUN.Kpg dan digugat lagi dalam perkara No 35 / Pdt.G / 2016 / PTUN.Kpg dan berkekuatan hukum tetap pada 12 April 2018 serta digugat dalam perkara No 68 / Pdt.G / 2018 / PN.Kpg pada 28 Februari 2018 jo perkara No 75 / Pdt .G / 2018 / PN.kpg pada 12 Maret 2018 bukan merupakan alat bukti yang sah karena sudah digugat sejak Oktober 2016 sampai saat ini belum berkekuatan hukum tetap.

Bahwa baik Pengadilan Negeri Kupang dalam hal ini Pengadilan Tipikor maupun Jaksa Penuntut Umum tidak pernah melakukan panggilan yang sah di persidangan. Hal ini dibuktikan dari Keterangan Kelurahan Barata Jaya tempat Domisili PT JEHOVAH RAFA serta keterangan Kelurahan Airlangga tempat Domisi Dr Fransiscus Nanga Roka (VIDEO BUKTI-7 Keterangan Kelurahan Barata Jaya dan BUKTI-8 VIDEO Keterangan Kelurahan Airlangga) maka persidangan perkara No 33 / PIDSUS- TPK / 2020 / PN.Kpg secara in absentia tanpa dihadiri terdakwa pun telah melanggar pasal 154 KUHAP serta adanya 25 (dua puluh lima) gugatan PMH yang belum berkekuatan hukum tetap maka membuat alat bukti surat dan alat bukti akta autentik yang dijadikan bukti Jaksa Penuntut Umum memenuhi ketentuan pasal 263 KUHP jo 264 KUHP dan keterangan surat keterangan ahli baik ahli LKPP, Ahli BPK Perwakilan NTT, Ahli Hukum Tata Negara yang dihadirkan Jaksa Penutut Umum memenuhi ketentuan pasal 263 jo 264 KUHP jo 242 KUHP. Serta kami mohon agar dalam persidangan ini tidak dapat diterima karena salah prosedur (UNDUE PROCESS OF LAW) bahkan anti KUHAP dan HAM serta alat bukti yang digunakan di persidangan tidak sah sebab masih dalam gugatan dan belum berkekuatan hukum tetap.

Bahwa dalam perkara No 33 / PIDSUS-TPK / 2020 / PN.Kpg telah dilakukan pemalsuan surat sesuai ketentuan pasal 263 jo 264 KUHP maupun keterangan ahli sesuai ketentuan pasal 22 UU TPK jo pasal 35 UU TPK karena ABBOCATH dari USA yang didatangkan klien kami dihitung dengan ONIONEX dari China dimana terdapat dua merk barang yang berbeda (BUKTI-9). Untuk itu kami mohon agar dapat dilakukan pembuktian surat, ahli dan saksi dalam laporan ini serta proses pidana terhadap oknum JPU dan oknum Jaksa penyidik ​​dalam perkara No 33 / PIDSUS-TPK / 2020 / PN.Kpg.

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.03.01 / Menkes / 146 / I / 2010 tentang harga obat generik pada putusan kedua menyatakan bahwa HNA + PPN adalah harga jual pabrik obat / pedagang besar farmasi kepada Pemerintah / RS / Apotek dan sarana pelayanan lainnya bahwa HNA ABBOCATH dari BAP I Nyoman selaku Pimpinan PT Tris Sapta Jaya Sidoarjo dan faktur distributor adalah Rp 23.310; harga HNA + PPN adalah 25.641 sehingga harga perbox isi 50 bj Rp. 1.282.050 sedangkan harga penawaran PT JEHOVAH RAFA adalah 1.221.000. Artinya penawaran PT JEHOVAH RAFA masih jauh lebih murah dari harga distributor di Sidoarjo dan tidak ditambah biaya distribusi. Artinya penawaran PT JEHOVAH RAFA menguntungkan negara tidak merugikan negara. Tetapi Abbocath yang ditawarkan PT JEHOVAH RAFA dihitung dengan ONIONEX dari China bahwa Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.03.01 / Menkes / 146 / I / 2010 tentang harga obat generik pada putusan kelima pernyataan bahwa Dalam rangka menjamin dan pemerataan obat generik dan atau pedagang besar farmasi dalam menyalurkan obat kepada pemerintah, rumah sakit, apotik dan sarana Kesehatan lainnya dapat menambahkan biaya distribusi sebesar 5% untuk Regional I-II, 10% Regional III, dan 20% Regional IV.

Bahwa dalam perkara No 33 / PIDSUS-TPK / 2020 / PN.Kpg telah dilakukan pemalsuan surat atau keterangan ahli sebab penghentian kontrak dihitung dengan pemutusan kontrak. Hal ini telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan No 25 Tahun 2012 dan Perpres No 54 Tahun 2010 jo Perpres No 70 Tahun 2012 dimana tidak ada addendum kontrak dan Klien Kami tidak pernah mendapat perpanjangan waktu 50 hari kalender sehingga yang terjadi adalah penghentian kontrak bukan pemutusan kontrak seperti disampaikan dalam LHP Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX. KUP / 06/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 bahkan bila terjadi penambahan kontrak selama 50 hari pun maka perhitungan di dalam Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX. KUP / 06/2016 tanggal 24 Juni 2016 palsu / tidak memenuhi ketentuan pasal 263 jo pasal 264 KUHP sebab bertentangan dengan PMK No 25 tahun 2012.

Bahwa kami telah mengajukan permohonan agar dapat diberikan Surat tugas dari Edward selaku ahli BPK Perwakilan NTT dalam memberikan keterangan ahli dalam perkara No 33 / PIDSUS-TPK / 2020 / PN.Kpg beserta fotokopi berita acara sidang Surat tugas dari Saryono Yohanes selaku ahli hukum Tata Negara dalam memberikan keterangan ahli dalam perkara No 33 / PIDSUS-TPK / 2020 / PN.Kpg beserta fotokopi berita acara sidang Surat tugas dari I Wayan Krisna Wardhana selaku ahli LKPP dalam memberikan keterangan ahli dalam perkara No 33 / PIDSUS-TPK / 2020 / PN. Kpg beserta fotokopi berita acara sidang BAP dan Berita acara sidang saksi, ahli dan berbagai bukti surat yang termuat dalam berkas penyidikkan serta berita acara sidang sidang.

Bahwa berdasarkan UU Kejaksaan Republik Indonesia pasal 10 ayat 2 tentang sumpah / janji jaksa jo pasal 13 ayat 1 huruf d menyatakan bahwa Jaksa dapat diberhentikan tidak hormat karena melanggar sumpah / janji jabatan yang dimaksud dalam pasal 10 .

Bahwa berdasarkan UU Kejaksaan Republik Indonesia melakukan perbuatan tercela. Bahwa 25 (Dua Puluh Lima) gugatan PMH dari Dr dr Fransiscus Nanga Roka, SH, MH selaku Direktur PT JEHOVAH RAFA kepada para tergugat yang menjadi ahli di persidangan No 33 / PIDSUS-TPK / 2020 / PN.Kpg dan alat bukti surat yang saat ini ini digunakan dalam perkara No 33 / PIDSUS-TPK / 2020 / PN.Kpg dan yang saat ini belum berkekuatan hukum tetap merupakan hak hukum Dr dr Fransiscus Nanga Roka, SH, MH yang dilindungi hukum dan berdasarkan pasal 1 ayat 6, pasal 2, pasal 3 ayat 2, pasal 3 ayat 3, pasal 4, pasal 5 ayat 1, pasal 5 ayat 2, pasal 7 ayat 1, pasal 8, pasal 17, pasal 18 UU No 39 Tahun 1999 tentang HAK ASASI MANUSIA. Maka seharusnya dakwaan dan catatan terhadap terdakwa batal demi hukum karena tidak sesuai KUHAP sejak dalam tahap penyidikkan,pemeriksaan persidangan atau instruksi (UNDUE PROCESS of LAW) dan alat bukti yang digunakan dalam perkara No 33 / PIDSUS-TPK / 2020 / PN.Kpg sedang digugat dalam 25 (dua puluh lima) perkara yang belum berkekuatan hukum tetap sampai sekarang.

Bahwa sesuai uraian nomor 1-24 tersebut di atas maka kami mohon kepada Presiden RI, Jaksa Agung RI, JAMWAS RI, Ketua Komisi Kejaksaan RI, Ketua Komisi III DPR RI, Ketua Komnas HAM RI, Menkopolhukam, Menkumham RI agar memberikan perhatian, bantuan hukum dan perlindungan hukum terhadap klien kami dalam kasus korupsi Bahan Pakai Habis Dinkes Manggarai Timur sebab sedang menjalankan hak hukumnya selaku warga negara melalui 27 gugatan yaitu 2 gugatan di PTUN Kupang sejak Oktober 2016 dan 25 gugatan di PN Kupang sejak Februari 2018 yang sampai sekarang belum berkekuatan hukum tetap, Harga Abbocath yang ditawarkan PT JEHOVAH RAFA Rp. 1.221.000 lebih murah dibandingkan harga distributor (HNA + PPN) Rp. 1.282.050 sehingga penawaran PT JEHOVAH RAFA menguntungkan negara, tetapi ABBOCATH dari USA dihitung dengan auditor oknum BPK Perwakilan NTT dengan Onionex dari China dengan data dari Oknum Jaksa penyidik ​​Kejari Manggarai, LHP Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX. KUP / 06/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 dengan Surat Tugas Kepala BPK RI Perwakilan Propinsi NTT Nomor 189 / ST / XIX.KUP / 04/2016 tanggal 22 April 2016 hanya menugaskan dari tanggal 24 April 2016 sampai dengan 1 Mei 2016, ABBOCATH dari USA dihitung dengan Onionex dari China, penghentian kontrak kontrak pemutusan kontrak.

Pasal 8 ayat 2 serta mohon dibentuk Majelis Kode Perilaku serta dilakukan pemecatan tidak hormat dan pelaporan pidana terhadap penggunaan bukti palsu dan keterangan palsu yang dilakukan oknum JPU dan oknum Jaksa Penyidik ​​dalam perkara Tipikor No 33 / PIDSUS-TPK / 2020 / PN.Kpg serta memerintahkan agar penetapan pelaporan pidana terhadap Oknum JPU yang telah memberikan surat keterangan palsu di persidangan No 33 / PIDSUS-TPK / 2020 / PN.Kpg seolah olah terdakwa dipanggil sah sesuai KUHAP padahal terdakwa tidak pernah dipanggil sesuai KUHAP, bahkan hak- hak terdakwa dilanggar / diabaikan. Serta saat penyidikkan pun terdakwa tidak pernah dianggap sebagai tersangka serta bukti bukti yang sedang digugat. Serta istilah memberikan keterangan palsu yang diberikan ahli di persidangan No 33 / PIDSUS-TPK / 2020 / PN. Kpg yang dilakukan Saryono Yohanes, Edward dan I Wayan Krisna Wardana sesuai pasal 22 UUTPK jo pasal 35 UU TPK. Serta pemberian kesaksian palsu yang diberikan kesaksian di persidangan No 33 / PIDSUS-TPK / 2020 / PN.Kpg yang dilakukan Saksi PKA, Saksi NA, Saksi PM, Saksi BEB yang telah memenuhi unsur-unsur pasal 22 UU TPK jo pasal 35 UU TPK karena pernyataan bahwa Abbocath adalah nama barang karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dimana nama barangnya adalah intravena catheter sedangkan abbocath adalah merk barang dan onionex adalah merk barang. 

Untuk Ketua Komisi III DPR RI dan Ketua Komnas HAM RI agar melakukan proses penyidikkan HAM Berat yang terjadi dalam perkara ini karena adanya pemalsuan surat yang telah dilakukan oknum staf BPK Perwakilan NTT, pemalsuan keterangan ahli yang dilakukan Saryono Yohanes, I Wayan Krisna Wardana, Edward, sesuai pasal 22 UU TPK jo pasasl 35 UU TPK; bukti bukti palsu dibawah sumpah / janji sesuai pasal 22 UU TPK jo pasasl 35 UU TPK serta adanya kesengajaan hak HAM Berat terhadap hak tersangka atau hak terdakwa.

Demikian harapan Ahmad agar kebenaran dan kebenaran formil serta keadilan dalam melakukan pembelaan kliennya, "pungkasnya. (Jon)