Mulyanto Tuntut Janji Menperin Atasi Problem Stok dan Harga Minyak Goreng Curah

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta Menteri Perindustrian (Menperin) minta maaf kepada publik atas kinerjanya yang belum dapat menepati janji, yaitu terkait stok dan harga minyak goreng (migor) curah yang dijanjikan aman terkendali. Hal ini, katanya, sekaligus mengindikasikan bahwa pemerintah belum mampu mengatasi ulah mafia atau para pengusaha Migor.

"Untuk kesekian kalinya janji Menperin kembali diingkari. Terbukti, tanggal 4 April, sesuai waktu yang dijanjikan, migor curah tidak aman terkendali. Padahal sebelumnya Menperin berjanji, bahwa paling lambat pada tanggal 4 april di awal bulan Ramadhan soal migor ini sudah dapat dituntaskan. Namun kenyataannya sangat berbeda, " ujar Mulyanto dalam pesan singkatnya yang diterima Parlementaria, Jakarta, Rabu (6/4/2022).  

Adapun menilik pantauan PIHPS Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, Senin, 4 April kemarin, harga rata-rata nasional migor curah adalah seharga Rp20.050 per kg. Di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur masing-masing harga migor curah sebesar Rp23.350; Rp22.800; Rp20.200; dan Rp20.900 per kg. Angka tersebut masih jauh di atas HET (Harga eceran tertinggi) yang sebesar Rp15.500 per kg.  

Dapat diartinya migor curah masih belum aman-terkendali, bahkan dalam minggu ini malah cenderung naik. Karena itulah Mulyanto bilang, bisa saja angka-angka produksi yang disampaikan pengusaha nakal hanya fiktif belaka. Sementara dana subsidi yang dipakai untuk menutupi harga keekonomian tersebut menguap.  

Menurut Legislator dapil Banten IIIl itu, hal yang terjadi tersebut dapat disimpulkan telah merugikan keuangan negara. Karenanya pantas untuk diusut tuntas dan ditindak tegas. "Bila tidak, maka kita akan terus menjadi bulan-bulanan permainan pengusaha nakal migor. Pemerintah terkesan disandera oleh para mafia ini, dan tidak mampu berbuat apa-apa untuk menekan harga migor di bawah HET, " terangnya.  

Ia turut mengkritik bahwa intervensi kebijakan pemerintah terbukti mandul. "Sebab kalau ini berhasil tentu kita tidak perlu merogoh APBN untuk mengucurkan bantuan langsung tunai sebesar Rp300 ribu per orang untuk bantuan migor. Program BLT ini sekaligus menunjukkan, bahwa Menperin belum berhasil dengan janji-janjinya, ” tegas Politisi Fraksi PKS itu.  

Untuk itu pihaknya minta Pemerintah serius menangani soal tata-niaga migor ini, dimana terbukti adanya modus repacking migor curah menjadi migor kemasan. Hal tersebut ditengarai dilakukan karena terdorong margin harga (disparitas) antar migor curah dengan migor kemasan yang cukup besar. Selain, tidak tertutup kemungkinan migor curah ini lari kepada pengguna yang tidak berhak seperti industri menengah dan besar atau industri perhotelan. 

Oleh karenanya, Mulyanto mendesak Menperin meningkatkan pengawasan dan memastikan, bahwa migor murah bersubsidi dapat sampai pada konsumen yang berhak dengan harga sesuai HET dan tidak terjsdi penyimpangan kepada pengguna yang ilegal. (ayu/aha)