Mengupas Cerita VS Permendikbud Tentang Larangan Merokok Disekolah

Mengupas Cerita VS Permendikbud Tentang Larangan Merokok Disekolah
Udin Komarudin

OPINI-Sewaktu berkunjung kesalah satu sekolah SMP Negeri di kabupaten Mesuji, berniat silaturahmi dan kontrol sosial, seperti biasa tentunya hendak di temui kepala sekolah, lagi dan lagi belum ditakdirkan dapat bertemu dengan dirinya, kedatangan disambut wakil kepala sekolah, diruangan guru melihat ada himbauan tulisan"Kawasan dilarang Merokok". Entah  siapa melihat sebuah asbak sebatang puntung rokok.

"Bu, kok ada puntung rokok ? Bukankah itu dilarang di sekolah?" Begitu saya tanya. Ibu tak menjawabnya lalu saya terdiam. Dalam hati saya apa tulisan itu hanya sekedar bacaan. Setelah selesai bertanya tentang kegiatan belajar mengajar siswa dalam new normal, diluarpun ada beberapa titik tentang himbauan kawasan larangan Merokok, nah tuh masih melihat bagian dari pihak sekolah yang merokok.

Menurut Pasal 5 Ayat 1 dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah dinyatakan Kepala Sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, dan pihak lain dilarang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan atau mempromosikan rokok di lingkungan sekolah.

Dalam ayat 4 pasal yang sama dalam Permendikbud tersebut juga dinyatakan guru, tenaga kependidikan, dan atau peserta didik dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada kepala sekolah apabila terbukti ada yang merokok di lingkungan sekolah.

Memang tidak ada yang salah dalam Permendikbud ini. Hanya saja tujuan yang disampaikan dalam Pasal 2 kurang tepat sasaran. Di sana dinyatakan kawasan tanpa rokok bertujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan bebas rokok.

Untuk merealisasikan tujuan ini, sekolah diwajibkan melakukan beberapa kegiatan yang dirumuskan dalam Pasal 4. Pertama, memasukkan larangan terkait rokok dalam aturan tata tertib sekolah.

Kedua, melakukan penolakan terhadap penawaran iklan, promosi, pemberian sponsor, dan atau kerja sama dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh perusahan rokok.

Ketiga, memberlakukan larangan pemasangan papan iklan, reklame, penyebaran pamflet, dan bentuk-bentuk iklan lainnya dari perusahaan atau yayasan rokok yang beredar atau dipasang di lingkungan Sekolah.

Keempat, melarang penjualan rokok di kantin atau warung sekolah, koperasi atau bentuk penjualan lain di lingkungan sekolah dan Kelima, memasang tanda kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah.

Demikian uraian dalam Pasal 4. Jika diamati ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam Pasal 2.

Untuk menciptakan lingkungan bersih dan sehat tidak cukup dengan memasang tanda larangan merokok. Tidak cukup juga dengan larangan pemasangan iklan rokok. Bahkan sangat tidak rasional untuk menciptakan lingkungan bersih dan sehat dengan penolakan kerja sama dengan perusahaan rokok.

Rokok atau merokok hanya salah satu aspek yang membuat lingkungan tercemar. Untuk menciptakan lingkungan sekolah bersih dan sehat lebih tepat jika diarahkan pada kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan dan penguatan karakter. Untuk kegiatan pelestarian lingkungan, sekolah dapat memaksimalkan program.

Adiwiyata yang sudah banyak diikuti oleh sebagian besar sekolah di Indonesia. Ini lebih rasional jika tujuan yang hendak dicapai menciptakan lingkungan bersih dan sehat.
Untuk penguatan karakter sekolah dapat memaksimalkan penanaman nilai "peduli lingkungan" dan nilai "peduli sosial" dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.

Menurut Perpres ini sekolah dapat bekerja sama dengan lembaga lain di luar pendidikan. Sekedar contoh, sekolah dapat bekerja sama dengan Dinas Kesehatan atau Badan Narkotika Nasional untuk mengadakan pembinaan pada warga sekolah, khususnya yang berkaitan dengan bahaya rokok bagi kesehatan. Dengan begitu nilai karakter akan tertanam walau sekedar memberikan pengetahuan.

Tidak ada salahnya menyingkirkan rokok dari sekolah. Ini layak disambut dengan pikiran positif dan jiwa terbuka. Hanya saja tidak perlu terlalu berlebihan hingga harus menerbitkan peraturan menteri untuk menolak kehadirannya di sekolah. Rokok bukan ancaman besar bagi tercapainya tujuan pendidikan nasional di Indonesia.


Mesuji, 25 Juli 2020
Udin Komarudin Jurnalis indonesiasatu.id (sumber: republika.co.id)