LPG Subsidi, ESDM Kalteng Akan Tindak Tegas Pangkalan Nakal

PALANGKA RAYA -  Kelangkaan dan melambungnya harga Gas Elpiji Subsidi 3 Kg di masyarakat Kalimantan Tengah (Kalteng), khususnya di kota Palangka Raya, dalam beberapa bulan terakhir ini, tentunya membuat masyarakat yang memerlukannya terbebani.

Harga saat ini diatas Hett yang ditentukan pemerintah, khususnya untuk kota Palangka Raya sebesar Rp 22 Ribu Rupiah per tabung 3 Kg gas Elpiji Subsidi, namun di tingkat pengecer dari harga Rp 40 Ribu bahkan ada sampai Rp 60 Ribu Rupiah.

Baca juga: 65 Petugas PLN  Bengkalis Siaga 24 jam Tersebar di 5 Posko Saat Nataru

Adietya Diadman, ST., MM, koordinator Tim Pengawasan Pendistribusian LPG 3kg Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah, mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan monitoring dan koordinasi terkait kelangkaan dan melambungnya harga LPG Subsidi.

Pemerintah Provinsi Kalteng melalui Dinas ESDM sudah membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) khusus menyingkapi LPG Subsidi ini, dengan melakukan pendekatan ke beberapa pihak, pendataan dan melakukan evaluasi. 

Baca juga: Elnusa Raih Penghargaan World Safety Organization Indonesia 2022

 "Di Kabupaten Kotim, kelangkaan disebabkan oleh banyaknya Tabung Gas LPG 3kg dibawa ke perusahaan sawit, yang secara Kouta tidak masuk daftar Subsidi, dikarenakan karyawan masih Kependudukan bukan masyarakat setempat, " kata Adietya, Koordinator Tim Pengawas Pendistribusian LPG Subsidi, tadi sore kepada media ini, (29/11).

Sehingga, katanya Tabung LPG 3 Kg Subsidi banyak dilarikan keluar kota Sampit, dan pihaknya masih menelusuri oknum - oknum yang ada bermain dalam penyaluran ini, sehingga kebutuhan masyarakat yang benar - benar membutuhkan diselewengkan ke lain.

Baca juga: Wabup Way Kanan Tandatangani NPHD dengan LPP-FBDH

Untuk wilayah kota Palangka Raya, permasalahan yang terjadi, karena banyak beralih dari gas Elpiji 5, 5 Kg non Subsidi ke gas Elpiji 3 Kg Subsidi. Ini diakibatkan harga antara keduanya sangat jauh, sehingga membuat masyarakat beralih ke LPG 3 Kg.

Selain itu juga, Kouta dari Kabupaten Pulang Pisau di bawa ke Kota Palangka Raya, karena selisih Hett keduanya, untuk kota Palangka Raya Rp 22 Ribu dan Pulang Pisau Rp 17 ribu Rupiah.

Baca juga: Bambang Haryadi: Distribusi Solar Subsidi Harus Diawasi Ketat

 "Peralihan konsumsi inilah yang membuat kebutuhan meningkat di kota Palangka Raya, yang seharusnya bagi masyarakat miskin tidak tercukupi, " ungkap Adietya ini.

Selain itu juga, dibentuk Tim Satgas lintas sektor dari beberapa instansi, ESDM, dinas Perindustrian dan perdagangan serta Polda Kalteng.  

Baca juga: Rancang PLTB di Laut Bantaeng, Dua Perusahaan Energi Mulai Survei Lokasi

Adietya, pada kesempatan itu menyampaikan bahwa Tim ini baru berjalan seminggu, melakukan penindakan dan  pendekatan - pendekatan intilijen ke beberapa titik mana yang akan dilakukan penindakan baik itu disampit maupun dikota Palangka Raya.

 "Di Sampit sudah ada tindakan bersama Pertamina melakukan Pemutusan Hubungan Kerja atau PHO, sebutnya.

Tim satgas menargetkan bahwa untuk jangka pendek, gas elpiji 3kg untuk menyumbang Deplasi dan untuk jangka panjang akan tetap melakukan pengawasan serta kedepannya akan melakukan pendistribusian tertutup.

 "Kita akan putuskan sumbernya pangkalan - pangkalan nakal mengangkut ke pikap, kita tangkap semua, langkah terakhir bagi masyarakat menitip LPG di warung akan dilakukan penyitaan, " uraiannya.