Kuasa Hukum Ahli Waris Alm H. M Yusuf Pertanyakan Sisa Sertifikat yang 10 Tahun Dipegang Dinas PUPR Kab Bogor

Kuasa Hukum Ahli Waris Alm H. M Yusuf Pertanyakan Sisa Sertifikat yang 10 Tahun Dipegang Dinas PUPR Kab Bogor
Ahli waris Alm H. M Yusuf, bersama para pengacara saat di Kantor Dinas PUPR Kab.Bogor

BOGOR,– Kuasa hukum Kiki Rizki Amalia dari kantor Hukum MIP & Partner pada Kamis pagi (30/7/2020) mendatangi kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor. Kedatangan para Lawyer ini dalam rangka mendampingi klien nya untuk meminta kejelasan terkait surat sertifikat tanah atas nama Almarhum H. M Yusuf yang merupakan orang tua dari Kiki Rizki Amalia yang di pegang oleh Dinas PUPR Kab. Bogor dari tahun 2010. 

 Muhamad Ikbal, S.H.,M.H. selaku pengacara Kiki yang ditunjuk menjadi ketua Tim Advokat menjelaskan, Klien nya meminta kejelasan terkait Sertifikat tanah milik orang tua nya. Untuk diketahui, pada tahun 2010 Pemkab Bogor melalui Dinas PUPR melakukan pembebasan sebagian tanah milik Alm H. M Yusuf dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor: 223/1986, yang berada di jalan Raya Lingkar Dramaga seluas 976 m2 dengan harga kesepakatan Rp 150.000/meter total yang dibayar Rp. 146.400.000,-. Pembebasan tanah tersebut dalam rangka kepentingan pembangunan jalan Raya Lingkar Dramaga di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 

Ikbal mengatakan, Dalam transaksi tersebut Alm H. M Yusuf menyerahkan sertifikat tanah ke pihak yang berwenang di Dinas PUPR yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 26 Agustus 2010. Lebih jauh dirinya menerangkan, Dari perjanjian tersebut Dinas PUPR akan mengurus masalah sertifikat bagian tanah yang sudah dibebaskan oleh Pemkab Bogor dan akan mengembalikan surat pengganti tersebut kembali kepada sang pemilik.

Namun sampai H M. Yusuf meninggal dunia pada tahun 2012, pihak Dinas PUPR belum juga mengembalikan surat sertifikat tersebut. Selaku ahli waris yang sah, Kiki berupaya menanyakan keberadaan surat pengganti tersebut ke Dinas PUPR Kab. Bogor.

“ Saya sering bolak-balik ke PUPR menanyakan pengganti sertifikat tanah saya. Terakhir pihak PUPR menjanjikan bulan Februari 2020 selesai. Ternyata belum masuk BPN," jelas Kiki kepada awak media dikantor PUPR Kabupaten Bogor.

Selain itu, sambung Kiki, “ Masih ada dua lahan lain yang tidak bersertifikat milik H. M Yusuf yang sebagian dibebaskan juga oleh PUPR.”

Di hadapan awak media, Kiki melihatkan beberapa dokumen seperti, bukti hasil pembebasan, pembayaran serta tanda lainnya bahwa dirinya benar selaku ahli waris Alm H. M Yusuf pemilik tanah. Dalam surat tanda terima SHM asli tersebut ditanda tangani oleh Alm H. M Yusuf  yang penyerah Sertifikat dan Andri Wistianto, S.T.,M.SI sebagai penerima dari Dinas PUPR Kab. Bogor.

“ Sudah 10 tahun sisa surat Sertifikat tersebut tidak juga selesai oleh Dinas PUPR. Bahkan di tanah milik saya itu, ada yang orang lain yang mengaku miliknya,” ucap Kiki dengan nada geram.

Dirinya menginginkan tanah yang merupakan warisan orang tuanya tersebut bisa kembali lagi. “ Karena itu murni hasil jerih payah Papa dan Mama saya,” tegasnya.

Sementara itu, Muhamad Ikbal, S.H.,M.H selaku ketua tim advokad Kiki juga menimpa, Dirinya bersama pengacara lainnya akan berjuang mendampingi kliennya guna mendapatkan hak nya. 

Ada kekecewaan pihak ahli waris bersama pengacara kepada pihak Dinas PUPR Kab. Bogor. Pasal nya, pihak nya tidak bertemu dengan pihak pejabat Dinas PUPR yang bertanggung jawab atas sisa sertifikat tersebut. 

" Kalau tidak segera mengembalikan atau memproses lebih lanjut, maka kami akan melakukan 2 hal yaitu, pertama kami akan melaporkan kepada pihak Kepolisian terhadap adanya dugaan penggelapan dokumen (Pasal 372 dan 374)," tegas Ikbal.

Hingga berita ini diturunkan, belum satupun pihak Dinas PUPR yang bisa dikonfirmasi dan memberikan keterangan.

( LUKY JAMBAK )