Kapasitas Mayor Teddy Pada Debat Capres Sebagai Ajudan Menteri Pertahanan

Jakarta - Kapuspen TNI menjawab sejumlah pertanyaan publik yang sempat viral terkait kehadiran Mayor Teddy pada acara debat Capres yang diselenggarakan KPU adalah sedang menjalankan tugas yang melekat kepada Menteri sebagai Ajudan Menteri Pertahanan RI.

 

Baca juga: Tingkatkan Profesional Prajurit, Infolahta Korem 073/MKT Berikan Pelatihan Komputer Aplikasi Microsoft Power Point TW IV 2021

Jabatan Mayor Teddy secara definitif adalah Penyusun Naskah Sub Bagian Administrasi Menteri, bagian dukungan Administrasi dan protokol Menteri, Biro Tata Usaha dan Protokol, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertahanan RI, yang kesehariannya ditugaskan sebagai Ajudan Menhan.

 

Baca juga: Tanamkan Nasionalisme Sejak Dini, Personil Kodim Parepare jadi Pembina Upacara di SDN 144 Barru

“Kehadiran Mayor Teddy pada saat acara debat tersebut bukan bagian dari tim sukses atau tim kampanye Capres-Cawapres dan tidak mewakili institusi TNI atau pribadi yang ikut berpolitik. Yang bersangkutan hanya memposisikan dirinya sebagai Ajudan, ” ucap Kapuspen.

 

Baca juga: Antisipasi Perkembangan Situasi Wilayah, Kodim 0824/Jember Perkuat Siaga Oncall Pilkades Serentak

Dalam Peraturan KPU (PKPU) disebutkan bahwa Menteri dan beberapa Pejabat Negara yang ikut kontestan Capres/Cawapres tidak perlu mengundurkan diri dari jabatannya. (Pasal 16 Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. “Sudah jelas aturannya dan itu legal, ” sambungnya.

 

Baca juga: Pangdam Hasanuddin Bersama Forkopimda Menjenguk Mahasiswa Korban OTK

Untuk menjaga terciptanya pesta demokrasi yang aman dan damai, TNI terus berkomitmen untuk menjaga netralitas. TNI sudah melakukan langkah-langkah sosialiasasi netralitas TNI kepada prajurit dan keluarganya melalui jam Komandan, penerbitan perintah Panglima TNI hingga penyuluhan hukum oleh Babinkum dan POM TNI.

 

Baca juga: Danrem 162/WB Pimpin Upacara Penyambutan Pamtas RI-RDTL

Sebagai institusi TNI yang Prima secara terbuka akan terus menerima masukan, aspirasi dan saran dari Bawaslu, media dan masyarakat terkait pelaksanaan pesta demokrasi ini. “TNI akan terus berkomitmen dalam menjaga kualitas demokrasi khususnya berkaitan dengan netralitas anggota TNI dalam Pemilu 2024, ” pungkas Kapuspen TNI.