Hafisz Tohir Nilai Dana Otsus Belum Tunjukkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Aceh

BANDA ACEH - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Achmad Hafisz Tohir menilai dana Otonomi Khusus (Otsus) belum menunjukkan signifikansi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh. Di sisi lain, Indonesia bersama pemimpin dunia lainnya, telah menyepakati rencana aksi global melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) berisi 17 tujuan dari 169 target yang diharapkan tercapai pada 2030 mendatang.

Di antara target SDGs tersebut adalah menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan, dan mengurangi ketimpangan. “Sehingga, saya kira perlu suatu kajian yang lebih mendalam supaya Aceh ini bisa diberikan perhatian sebagaimana mestinya. Artinya dari sisi pendidikan, kesehatan, dari sisi lain apakah kita hanya cukup sampai di (istilah) Otsus itu saja. Karena efektivitas (dana Otsus) itu sejauh ini tidak menggambarkan yang cukup signifikan, ” urai Hafisz saat mengikuti Kunjungan Kerja BKSAP SDG’s Day bertema ‘Optimalisasi Peran Diplomasi Parlemen Melalui Pendidikan dan Pertukaran Budaya’ di Banda Aceh, Aceh, Selasa (29/3/2022). 

Adapun informasi dari situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, pemanfaatan Dana Otsus Provinsi Aceh sejauh ini ditunjukkan untuk pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Adapun jumlah Dana Otsus Aceh untuk Tahun Anggaran 2022 telah disepakati sebesar Rp7, 5 triliun.

Padahal, lanjut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, jika dana otsus Aceh tersebut optimal untuk pembangunan infrastruktur, maka sekaligus akan dapat menekan angka kriminalitas remaja yang disebabkan karena kecanduan game online. Pendekatan infrastruktur ini juga akan berdampak signifikan pula bagi keterbukaan akses pendidikan dan kesejahteraan masyarakat Aceh.

“Karena dari infrastruktur tersebut hasil bumi bisa diangkut. Dengan infrastruktur tersebut kegiatan lebih cepat, juga ketimpangan yang terjadi di daerah akan bisa teratasi, sehingga angka kriminalitas bisa terkontrol, ” tutup Anggota Komisi XI DPR RI tersebut. (rdn/sf)