George Kuahaty: Eleganisme Politik atau Pilpers Mundur

JAKARTA - Sudah hampir satu minggu isu mundurnya pilpres menduduki puncak pembicaraan para pimpinan dan elit partai.

George mengatakan bahwa argumentasi penolakan mundurnya pilpres ditentang oleh Yusril Ihza Mahendra.

Baca juga: KAHMI Kabupaten Paser Harapkan DPRD Kaltim Dorong Tokoh Lokal Pimpin IKN

"Sebagai Ketua Partai Bulan Bintang Yusril yang juga seorang Ahli Hukum Tata Negara mencoba menguraikan apa saja konsekuensi yang akan diterima jika Pilpres Mundur. Salah satunya adalah impeachment. Yusril dengan tegas berseberangan dengan Muhaimin Iskhandar yang pertama kali mengangkat isu tersebut, " beber Direktur Lembaga Riset dan Penelitian Indonesia (RISPENINDO) George Kuahaty, Sabtu 05 Maret 2022.

Direktur Lembaga Riset dan Penelitian Indonesia (RISPENINDO) George Kuahaty menilai bahwa isu mundurnya pilpres sudah menjadi masalah serius pada tingkat elit partai. Sementara, pada zona akar rumput, responnya hanya bersifat parsial.

Baca juga: Gelar LKAD , dan Pelatihan Saksi. PAN Pessel Matangkan 2024

"Presiden Jokowi dengan jelas menolak penambahan waktu jabatan yang tidak sesuai dengan konstitusi. Hal yang sama disampaikan oleh PDIP. Dengan kata lain wacana ini tidak mendapat sambutan dari partai lainnya, " ungkapnya

Masih menurut George, Karena isu ini mulai mendapat resistensi, malah yang keluar adalah ide perbaikan tatacara pilpres kata George.

Baca juga: Tim Jumat Berkah, Nasdem Barru Kunjungi Panti Asuhan Amanah

Lanjut Goerge, usulan dan kritikan atas wacana mundurnya pilpres tone nya bisa saja berbalik positif ketika itu dilihat dari sisi manfaatnya.

"Hal ini seperti yang disampaikan Yusril yang mengusulkan untuk menyelenggarakan pilpres seperti negara Filipina, " jelas Goerge.

Baca juga: Bupati Hj. Ratna Machmud Buka Rakerda-Rapimda Partai Golkar Musirawas

Filipina telah menggunakan handphone ketika memilih presiden. "Inilah sisi baiknya kritik, " ungkap George lagi.

"Kita menunggu kritik dan ide yang membangun atas wacana politik, " harap Goerge.

Baca juga: Fraksi Partai Golongan Karya Menerima dan Menyetujui Tujuh Raperda untuk Dibahas pada Tahapan Selanjutnya

Bagi Goerge, lebih baik membawa isu ini pada perbaikan dan kemajuan tatacara pilpres. Wacana boleh saja tapi sebaiknya membawa pada kebaikan bersama bukan menimbulkan masalah baru. Bukankah politik itu akan berujung pada konflik dan rekonsiliasi kepentingan.

"Ini seperti mata uang dengan sisi yang berbeda namun dalam satu kesatuan, " demikian Goerge mengumpamakannya.

George lebih setuju untuk mengedepankan politik elegan.

"Silahkan berwacana namun tetap dalam koridor sistem dan aturan yang disepakati bersama. Kembali pada musyawarah untuk mencapai mufakat. Elegamisme politik atau pilpers mundur?" tanya Goerge.