Direktur SA Institut Dukung Penghentian Kasus Nurhayati Sesuai Mekanisme Hukum

    Direktur SA Institut Dukung Penghentian Kasus Nurhayati Sesuai Mekanisme Hukum

    JAKARTA - Direktur Solusi dan Advokasi Institut (SA Institut), Suparji Ahmad mendukung penyelesaian kasus Nurhayati secara hukum yang berlaku. Nurhayati ditetapkan tersangka usai melaporkan kepala Desanya yang melakukan korupsi. 

    Mekanisme hukum yang dimaksud Suparji adalah apabila berkas sudah P-21, maka yang harus mengentikan kasus adalah Kejaksaan. Bukan dari Kepolisian melalui SP3.

    “Apabila berkas udah P-21 maka artinya berkas telah dinyatakan lengkap secara formal dan materiil untuk disidangkan. Dan kewajiban penyidik sesuai hukum acara pidana adalah menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum bukan malah menghentikan penyidikan, ” kata Suparji Ahmad dalam keterangan persnya.Sabtu (26/2/2022) 

    Ia menegaskan bahwa SP3 diterbitkan sebelum berkas dinyatakan lengkap secara formal maupun materiil. Artinya yang mempunyai kewenangan untuk menghentikan kasus Nurhayati adalah Kejaksaan. 

    HUMAS.CO.ID
    market.biz.id HUMAS.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    "Apabila ada kepentingan umum maka Jaksa Agung lah yang berwenang mengesampingkan perkara berdasarkan asas oportunitas dan dominislitis Jaksa. Maka, penyidik agar menghargai lembaga pra penuntutan sebagaimana diatur KUHAP, ” paparnya.

    "Seperti kasus-kasus sebelumnya, ada pencurian motor untuk memenuhi biaya hidup misalnya. Itu yang mengesampingkan perkara adalah Kejaksaan, ” sambung akademisi Universitas Al-Azhar Indonesia ini.

    Lebih lanjut, pada pokoknya ia mendukung Nurhayati dilepaskan dari jerat hukum namun harus sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku. Maka, ia berharap ke depan Polri lebih selektif dalam menindaklanjuti perkara.

    "Penyidik harus punya sensitifitas terhadap keadilan dalam menindaklanjuti perkara. Maka kasus ini harus menjadi pelajaran, karena dikhawatirkan masyarakat yang melapor kejahatan justru ditersangkakan, " imbuhnya.

    JUSTISIA.CO.ID
    market.biz.id JUSTISIA.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Pada sisi lain, ia mengingatkan bahwa sebuah perkara pidana harus dibuka seterang-terangnya dan tidak menutupi perkara yang lebih besar dengan mengedepankan berbagai isu, misalnya isu whistleblower.

    "Karena mungkin saja terjadi seorang whistleblower dihukum karena perannya dalam tindak pidana yang dilaporkannya begitu signifikan. Atau bahkan whistleblower hanya melaporkan kasus yang kecil tapi ia menutupi kasus yang lebih besar yang telah dilakukannya. Oleh karena memandang sebuah kasus pidana seharusnya komprehensif dan penuh kearifan, ” pungkasnya.

    HARIINI.CO.ID
    market.biz.id HARIINI.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    JAKARTA
    Prijo Atmodjo

    Prijo Atmodjo

    Artikel Sebelumnya

    Satu Kesatuan, Rudi Sebut Seyogyanya Daerah...

    Artikel Berikutnya

    Mentan Syahrul Yasin Limpo Dorong Eksportir...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Syafruddin Adi verified

    Achmad Sarjono

    Achmad Sarjono verified

    Postingan Bulan ini: 87

    Postingan Tahun ini: 2682

    Registered: Jul 17, 2020

    Afrizal

    Afrizal verified

    Postingan Bulan ini: 82

    Postingan Tahun ini: 2008

    Registered: May 25, 2021

    Indra Gunawan

    Indra Gunawan verified

    Postingan Bulan ini: 37

    Postingan Tahun ini: 735

    Registered: Nov 15, 2021

    Agus Subekti

    Agus Subekti verified

    Postingan Bulan ini: 33

    Postingan Tahun ini: 670

    Registered: Feb 3, 2022

    Profle

    Wahyudi Arief verified

    Launching Program "Kasih Sidinda", Rumah Pengering Bawang Merah Bantuan Forum Kasih di X Koto Diresmikan
    Pemdes Pancana Gelar Musrenbang dan Pelantikan Forum Anak
    HUT Bhayangkara ke 76, Polres Pangkep Gelar Acara Syukuran
    Disiplinkan Warga Masyarakat, Patroli Malam TNI-Polri Berikan Imbauan Protokol Kesehatan Covid-19.

    Rekomendasi

    Satlantas Polres Batu Gelar Pembinaan Sosialisasi ETLE-Mobile INCAR ke Pemohon SIM
    Kunjungan Kerja Komandan Korem 084/Baskara Jaya di Makodim 0831 Surabaya Timur
    Jenderal Dudung Silaturahmi Dengan Puluhan Diaspora Indonesia di Los Angeles
    Pangdam IV/Diponegoro Pimpin Sertijab Danyonarhanud 15/DBY dan Dandeninteldam IV/Dip 
    Dedy Irsan Dilantik Jadi Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya 2022-2027

    Ikuti Kami