Bola Panas Banprop di Desa Ciseureuhen Menyulut GPMI Gelar Unras

Bola Panas Banprop di Desa Ciseureuhen Menyulut GPMI Gelar Unras
foto Ilustrasi

PANDEGLANG,BANTEN,- Dugaan Penyimpangan penyaluran Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 di Desa Ciseureuheun Kecamatan Cigeulis Kabupaten Pandeglang menjadi bola panas dikalangan aktivis pandeglang.

Gerakan Pemuda Mahasiswa Indonesia (GPMI), rencananya akan menggelar aksi Unjuk Rasa (Unras) ke Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang, pada 19 November 2020 mendatang.

Aksi tersebut buntut dari kekecewaan warga selaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa tersebut yang tidak menerima bantuan, padahal KPM yang bersangkutan terdaftar dalam daftar penerima sesuai draft By Name By Adres (BNBA).

Kepada banten.indonesiasatu.id, Minggu (15/11/2020) Entis Sumantri, selaku Ketua Gerakan Pemuda Mahasiswa Indonesia (GPMI) mengaku, pihaknya akan menggelar aksi dengan jumlah massa kurang lebih sekitar 100 orang.

"Ya kita akan turunkan massa aksi sebanyak kurang lebih 100 orang yang akan berkumpul di titik aksi Kantor DPMPD Kabupaten Pandeglang pada 19 November depan sekira Pukul 10.00 WIB," ujarnya

Dikatakan Entis, pihaknya telah mengirimkan surat pemberitahuan aksi kepada Kepolisian Resort (Polres) Pandeglang, dengan grand issue dugaan penyelewengn dan pengalihan bantuan Bankeu Pemprov Banten Tahun Anggaran 2020.

Selain dugaan terjadinya pengalihan hak untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) kata Entis, pelaksanaan penyaluran bantuan Bankeu itu pun ditenggarai adanya dugaan penggelembungan harga Komoditi sembako.

"Dana Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten itu kan untuk membiayai penyelenggaraan penanggulangan virus corona (COVID-19), dan informasinya anggaran biaya itu sebesar Rp 50 juta, tapi fakta dilapangan hanya direalisasikan sebesar Rp 42 juta yang dibagikan kepada 60 KPM senilai Rp 700 ribu berupa beras ke setiap KPM," bebernya

Hal senada dikatakan Fikri Hidayat selaku Sekertaris GPMI Pandeglang yang merasa kecewa terhadap pihak aparatur desa. Bahkan kata Fikri pihaknya siap mengawal kasus tersebut karena menurutnya pengalihan hak atas seseorang jika dilakukan secara sepihak adalah merupakan salah satu tindakan penyimpangan terlebih dilakukan oknum desa.

"Kegiatan bantuan keuangan Provinsi Banten, sudah diatur dalam Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Keuangan jika Pedoman Pengelolaan dirubah menjadi kebijakan itu sudah tindakan pelanggaran seperti yang terjadi di Desa Ciseureuheun dimana terjadi dugaan pengalihan hak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara sepihak," tutur Fikri Hidayat seraya menambahkan, prinsip pengelolaan bantuan keuangan harus menerapkan prinsip-prinsip : efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Fikri pun meminta aparat penegak hukum untuk menyelidiki Pengelolaan Bantuan keuangan Provinsi Banten, di Desa Cisereuheun yang diduga tidak mengacu kepada Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan.

Untuk diketahui, permasalahan dugaan adanya pengalihan hak bantuan KPM Desa Ciseureuhen sempat diselesaikan pihak DPMPD melalui Kepala Dinas, Doni dengan memanggil aparatur desa dan pihak KPM yang menjadi korban. Namun hingga kini persoalan tersebut belum juga ada titik temu solusi dari kedua belah pihak untuk dapat duduk bersama. (Red)