APINDO Harapkan UMK 2021 Kabupaten Bengkalis Tak Naik, Pengusaha Terdampak Covid-19

APINDO Harapkan UMK 2021 Kabupaten Bengkalis Tak Naik, Pengusaha Terdampak Covid-19
H Bustami HY Sekda Bengkalis Hadir Rapat Pleno Dewan Pengupahan Kab Bengkalis UMK 2021

BENGKALIS -  Protokol Kesehatan diterapkan Dewan Pengupahan Kabupaten Bengkalis yang menggelar pleno penetapan Upah Minimun Kabupaten (UMK) Bengkalis untuk tahun 2021 di salah satu hotel di Bengkalis pada hari Senin (09/11)

Dengan jarak antar peserta rapat dan wajah b memakai masker  rapat pleno Dewan pengupahan dibuka Sekdakab Bengkalis H Bustami HY, dalam rapat pleno tersebut dihadiri utusan  APINDO, KADIN, Akademisi dan serikat pekerja serta Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bengkalis.

Gubernur Riau Syamsuar menyatakan tidak ada kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2021.

"Kita sudah tetapkan dan sesuai yang disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, tidak ada kenaikan dan masih sama dengan tahun 2020," kata Syamsuar dalam keterangan tertulis yang dikutip dari beberapa media

Penetapan UMP tersebut, kata dia, sudah pertimbangan mengingat kondisi pandemi Covid-19 saat ini.

Jefri Tumangkeng satu diantara anggota dewan pengupahan Kabupaten Bengkalis dari APINDO menjelaskan Rapat pleno yang sempat berlangsung perdebatan dan alot antara perwakilan pengusaha dan serikat kerja yang hadir. Selasa (10/11).

" Rapat Penetapan UMK Kabupaten Bengkalis th 2021 Tidak Mencapai Kata Sepakat untuk kenaikan UMK Kabupaten Bengkalis. Perwakilan Sarikat Kerja minta naik 5% tapi dari APINDO  menolak untuk kenaikan 5% yang diusulkan serikat pekerja," terang  Jefry juga ketua PHRI kabupaten Bengkalis.

Dari pertimbangan APINDO hampir semua usaha terkena dampak Pendemi Covid-19 bermula dari bulan maret," Untuk sektor jasa dan perhotelan kami sangat terpukul okupansi rata-rata dibawah 5 persen dan hotel sudah banyak yang merupakan karyawan dan tutup," kata Jefry pada saat ditemui Indonesiasatu.id.

Perwakilan serikat pekerja tetap berharap UMK 2021 harus naik dan meminta pengusaha yang tidak terdampak Covid-19  atau nakal mempermainkan UMK dimonitor atau diawasi," Surat edaran Menaker tidak mempunyai kekuatan hukum sebatas saran. Kami harap pengusaha ada komitmen menaikkan UMK 2021 sebesar 5 persen," kata Raden Silalahi dari KSBSI.

Dan kesimpulan dari pemerintah dan akamidemisi dan BPS di dewan pengupahan Kabupaten Bengkalis menyampaikan pertumbuhan ekonomi Nasional di triwulan ke III -3.49% dan Riau triwulan ke III -1.67%.

"Kami mempertimbangkan adanya kenaikan bahan pokok bisa naik tapi kita sarankan UMK 2021 sama dengan UMK 2020 lalu," saran Khotijah Ishak Ketua STIE Bengkalis.

 Hasil Rapat dewan pengupahan Kabupaten Bengkalis disampaikan ke Bupati sebagai bahan pertimbangan Bupati untuk membuat rekomendasi ke Gubernur Riau.

Untuk saat ini, UMK Bengkalis Rp. 3.161.000 tahun 2020 diatas UMP Riau tahun 2021 sebesar Rp. 2.800.0000.- (yulistar)