19 Hektar Terlantar dan Gagal Produksi, Dugaan Korupsi Sejak Tahun 2011 Tanaman Kelapa Sawit di PTPN IV Kebun Sei Kopas

19 Hektar Terlantar dan Gagal Produksi, Dugaan Korupsi Sejak Tahun 2011 Tanaman Kelapa Sawit di PTPN IV Kebun Sei Kopas
PTPN IV Unit Sei Kopas (SKO), 19 Hektar Tanaman Kelapa Sawit Gagal Produksi

ASAHAN- PT Perkebunan Nusantara IV mengalami peningkatan keuntungan signifikan untuk saat ini dan sekiranya kinerja manajemen di Unit Kebun Sei Kopas (SKO) seusai dengan semboyan "Akhlak", tidak akan didapati areal tanaman kelapa sawit yang terlantar semenjak ditanam pada tahun 2011 lalu dan tentunya kondisi ini sangat merugikan perusahaan.

Pasalnya, informasi diperoleh tanaman kelapa sawit itu seharusnya berpotensi menghasilkan, namun telah ditelantarkan sejak ditanam pada tahun 2011 lalu, dengan luas areal lebih kurang 19 Hektar, BLOK 011-U di lokasi Afdeling 7, wilayah HGU milik PTPN IV Unit Kebun Sei Kopas, Desa Sei Kopas, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara.

"Kondisi ini akibat tanaman kelapa sawit di lokasi itu, tidak dirawat dan tidak ada dilakukan pemeliharaan, sejak awal ditanam pada tahun 2011, padahal tanaman itu telah memasuki usia produktif menghasilkan TBS kelapa sawit," sebut sumber melalui Aplikasi Whatsapp, Jumat (13/11/2020) sekira pukul 10.00 WIB.

Lebih lanjut, nara sumber mengungkapkan, anggaran keuangan perusahaan tersedia sebagai pembiayaan lanjutan program peremajaan tanaman dan direalisasikan sejak awal penanaman bibit tanaman kelapa sawit dalam bentuk biaya perawatan serta pemeliharaan yang terdiri dari beberapa item pekerjaan.

"Telah ditentukan jumlah paket pekerjaan dari pembagian jumlah realisasi tanaman ulang dan mekanismenya melalui sistem tender dalam bentuk pengadaan barang dan jasa diserahkan kepada pihak ketiga atau pihak rekanan perusahaan," ungkap sumber.

Selain itu, sumber menuturkan, apabila sejak awal ditanami terlantar dan saat ini akhirnya kondisi tanaman kelapa sawit itu tidak berproduksi, maka disinyalir terjadi dugaan korupsi anggaran biaya pemeliharaan dan perawatan tanaman hingga mencapai usia 3-4 tahun.

"Perhitungan anggaran biaya berdasarkan jumlah luasnya areal untuk masing-masing jenis pekerjaan. Diduga keseluruhan biaya perawatan dan pemeliharaan tanaman di lokasi itu, secara terstruktur dan masiv selama ini dikorupsi pejabatnya, bang," tutur sumber mengakhiri.

Terkait kondisi tanaman di Blok 011-U, Afdeling 7 seluas 19 Hektar di wilayah tugasnya, Mugianto selaku Askep PTPN IV Unit Kebun Sei Kopas (SKO) dikonfirmasi melalui selularnya terkesan enggan menyampaikan tanggapan, tertera dalam laporan pesan sukses terkirim dan juga telah dibaca.

(Amry Pasaribu)